BACARADAR.COM – Koalisi Organisasi Cipayung Plus menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Kota Cirebon dalam aksi dan audiensi yang berlangsung di Ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran pendidikan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant tahun anggaran 2023.
Dalam dokumen tuntutan yang dibawa massa aksi, Cipayung Plus mengecam segala bentuk dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan dan mendesak Pemerintah Kota Cirebon bertanggung jawab kepada publik dengan memberikan penjelasan secara terbuka.
Baca Juga:Harga Motor Listrik Roda 3: Cocok untuk Lansia, ada Fitur Kabin TertutupSimulasi Kredit Motor Listrik Polytron Fox-R, Fox 350, dan Fox 500 Tahun 2026
Massa aksi juga menolak segala bentuk diskriminasi terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa dalam proses penyampaian aspirasi.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan penyimpangan DAU Specific Grant pendidikan tahun 2023 serta membuka hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada publik secara menyeluruh.
Koalisi tersebut turut mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengalihan anggaran diperiksa. Mereka juga meminta pejabat yang terbukti lalai maupun terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran untuk dicopot dari jabatannya.
“Selamatkan anggaran pendidikan demi masa depan generasi muda Kota Cirebon,” tulis salah satu poin tuntutan massa aksi.
Tak hanya menyoroti persoalan pendidikan, massa juga meminta Pemerintah Kota Cirebon segera merenovasi rumah warga yang ambruk.
Audiensi itu diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sutikno dan Kepala Bidang Dikdas Ade Cahyaningsih.