RADARCIREBON.ID – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyatakan siap mengambil alih penuh pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja migran Indonesia (PMI), menyusul peralihan kewenangan anggaran yang membuat program pembiayaan penempatan ini memasuki fase baru.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan calon PMI memiliki akses pendanaan yang lebih terarah, sekaligus memperkuat perlindungan sejak tahap persiapan keberangkatan.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menegaskan kesiapan lembaganya untuk segera menjalankan program KUR penempatan pekerja migran setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait KUR PMI resmi dialihkan dari Kementerian UMKM ke KP2MI.
Baca Juga:Carevolution RSUD Arjawinangun, Pasien Dipantau hingga Rumah Lewat WhatsAppIPB Cirebon Siapkan Mahasiswa PBI Jadi Guru Profesional
Dengan perubahan itu, KP2MI disebut telah memiliki landasan administratif untuk mengeksekusi program secara lebih langsung, termasuk menata alur layanan dan koordinasi dengan pihak perbankan.
Christina menyampaikan KP2MI menargetkan KUR PMI dapat mulai diakses pada Maret 2026. Target tersebut diproyeksikan sejalan dengan penerbitan petunjuk teknis (juknis) resmi sebagai acuan prosedur, persyaratan, serta mekanisme penyaluran pembiayaan bagi calon pekerja migran.
“Dengan peralihan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ini, Kementerian P2MI sudah bisa langsung menjalankan program KUR penempatan pekerja migran,” kata Christina.
Dalam pengelolaannya, Christina memaparkan bahwa saat ini terdapat 14 bank penyalur yang disiapkan untuk menjalankan skema KUR PMI dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp331 miliar.
Untuk memastikan program berjalan seragam dan akuntabel, KP2MI menargetkan penyelesaian perjanjian kerja sama dengan seluruh bank penyalur dalam waktu dua minggu ke depan.
Selain aspek teknis penyaluran, Christina juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar memahami cara mengakses KUR dengan mudah dan tepat.
“Kami ingin memastikan masyarakat paham bagaimana mengakses KUR ini secara mudah dan tepat,” tuturnya.
Baca Juga:Banyak Rumah Ambruk, Mantan Ketua DPRD Kritik Walikota Barrier Sungai Dinilai Efektif Cegah Sampah Mengalir ke Laut
Menurutnya, minimnya pemahaman prosedur berpotensi membuat calon PMI kembali bergantung pada pembiayaan informal yang rentan menimbulkan beban biaya tinggi.
Sebagai tindak lanjut, Christina meminta jajarannya menyiapkan panduan visual yang ringkas dan mudah dipahami untuk disebarluaskan melalui media sosial.
Upaya edukasi tersebut juga akan diperkuat melalui promosi dan dukungan informasi di masing-masing bank penyalur. KP2MI berharap skema KUR ini benar-benar efektif membantu PMI sejak fase persiapan keberangkatan, sekaligus menjadi instrumen perlindungan yang mendorong penempatan yang lebih aman dan terukur. (dsw)